Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi perspektif maslahah
mursalah. Hubungan disini dimaknai sebagai hubungan yang bersifat undang-undang,
dimana terdapat proses yang dianggap tidak sesuai mengenai fungsi legislasi DPR
dan DPD, fungsi legislasi harus dapat dilihat secara penuh yaitu dengan dimulainya
proses pengajuan sampai dengan menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi
undang-undang. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti berusaha mengkaji berkaitan
dengan ketidakseimbangan fungsi legislasi DPR dan DPD dalam hal kemanfaatan
DPD di dalam melaksanakan fungsi legislasi.
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pokok bahasan
pada penelitian ini yakni Pasal 22D. Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan
menelaah peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan fungsi legislasi
DPR dan DPD. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari, meneliti, dan
mempelajari berbagai dokumen-dokumen, selain itu juga dengan studi pustaka, yaitu
dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, menelaah, dan
melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang memiliki
hubungan atau keterkaitannya dengan pokok pembahasan mengenai pandangan
maslahah mursalah pada hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hubungan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi
perspektif maslahah mursalah tidaklah seimbang dan keberadaan DPD dalam fungsi
legislasi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena tugas dan wewenang DPD dalam
bidang legislasi tidaklah sempurna dalam proses legislasinya.