Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan hakim yang
memperbolehkan pengajuan permohonan izin poligami yang tidak disertai
dengan permohonan penetapan harta bersama, namun harus dilakukan
sebuah perbaikan sebelum jawaban termohon.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim mengenai
KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin
poligami dan penerapannya oleh hakim.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di
Pengadilan Agama Samarinda. Data yang digali dalam penelitian ini
adalah jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada pihak terkait,
sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang
bertugas di Pengadilan Agama.
Hasil dari peneltian ini adalah bahwa 2 orang dari 4 orang hakim
sepakat tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami sudah sesuai
dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II,
pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama itu sendiri, yaitu bila
mengajukan permohonan izin poligami wajib pula untuk memohonkan
penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, kemudian jika suami
tidak mengajukan permohonan penetapan izin poligami istri dapat
mengajukan rekonvensi, dalam hal suami tidak mengajukan permohonan
penetapan harta bersama yang di gabungkan dengan permohonan izin
poligami dan istri tidak mengajukan rekonvensi maka permohonan izin
poligaminya tidak dapat diterima. Namun ada 2 orang hakim yang
beberapa hal yang kurang sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang
penetapan harta bersama, yaitu
1. Jika tidak memohonkan penetapan harta bersama pada permohonan
izin poligaminya dan terbukti pemohon dan istri sebelumnya tidak
memiliki harta bersama maka tetap akan diterima permohonan izin
poligaminya.
2. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama
dalam izin poligami maka keputusan diterima atau tidak dikembalikan
lagi kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.