Perceraian qobla al dukhul merupakan perceraian yang terjadi sebelum
bercampurnya suami dan istri atau belum melakukan hubungan seksual. Ketika
terjadi perceraian qobla al dukhul, mahar yang wajib dibayar oleh suami ialah
setengah dari mahar yang telah ditetapkan dalam akad nikah. Salah satu perkara
perceraian qobla al dukhul terdapat pada putusan Pengadilan Agama Martapura,
yaitu putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Pada putusan Nomor
48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini, di samping memutuskan pengembalian mahar, Majelis
Hakim juga memutuskan pengembalian jujuran. Jujuran bagian dari tradisi
perkawinan dalam masyarakat Banjar dan tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Selain memutuskan pengembalian mahar dan jujuran, Majelis Hakim juga
menjatuhkan petitum yang tidak dituntut yaitu dwangsom.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pertimbangan hukum yang
digunakan Majelis Hakim dalam memutus pengembalian mahar dan jujuran pada
perkara cerai gugat qobla al dukhul dalam putusan Nomor
48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, serta meneliti putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan
analitis (analytical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan pada
penelitian ini ialah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum
sekunder, dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum
studi dokumen dan studi pustaka.
Simpulan dari penelitian ini yaitu pertimbangan Majelis Hakim
memutuskan pengembalian mahar menggunakan hak ex officio, dengan berdasar
kepada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berikutnya pengembalian
jujuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa jujuran sebagai kesepakatan,
perjanjian yang berdasar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan pengembalian
mahar, namun penulis kurang sependapat dengan Majelis hakim yang
menganggap jujuran sebagai perjanjian, jujuran merupakan pemberian, yang
berfungsi sebagai hadiah untuk biaya resepsi. Kemudian, pengembalian jujuran
dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ingin tinggal
satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia
mengembalikan jujuran kepada Penggugat Rekonvensi. Dikarenakan alasan
tersebut menurut penulis Majelis Hakim tidak salah dalam memutuskan
pengembalian jujuran. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini mengabulkan
melebihi dari yang dituntut, yaitu dengan menjatuhkan dwangsom. Putusan yang
melanggar asas ultra petitum partium mengakibatkan putusan mengandung cacat.