Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya diskresi hakim Pengadilan
Agama Marabahan pada putusan verstek yang hanya menempuh satu kali sidang,
dengan berdasarkan asas peradilan yaitu cepat, mudah dan biaya ringan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim dalam
menerapkan diskresi pada putusan verstek dan untuk mengetahui landasan hukum
bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam pelaksanaan diskresi pada proses
putusan verstek perkara cerai gugat.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan
teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di
Pengadilan Agama Marabahan. Data yang digali dalam penelitian ini adalah tentang
bagaimana kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek, dan
apa saja landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam
pelaksanaan diskresi pada proses putusan verstek perkara cerai gugat. Di samping itu
dilakukan pula kajin teori sebagai komporasi dalam memberikan analisis.
Dari penelitian ini penulis memberi kesimpulan bahwa dalam upaya diskresi
hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam penyelesaian perkara dengan putusan
verstek, bahwa pelaksanaan putusan verstek dengan satu kali sidang telah sesuai
dengan pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) pada kata “ten dage dienende” yang diartikan
sebagai “hari sidang pertama”. Penjatuhan verstek dalam proses cerai gugat dalam
satu kali sidang telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan asas
kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Asas mempersulit
perceraian tidak bertentangan dengan pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dengan
satu kali sidang, karena asas itu telah dilaksanakan pada saat penasehatan. Sehingga
asas mudah, cepat dan biaya ringan dalam penjatuhan putusan cerai gugat secara
verstek satu kali sidang tidak bertentangan dengan asas mempersulit perceraian. Di
samping itu dalam persidangan ini penulis dapati bahwa terdapat upaya diskresi
hakim berupa proses pembuktian yang mana hakim menggunakan metode
persangkaan hakim yang berupa fakta yang terjadi di Persidangan, padahal pada
vi
proses putusan secara verstek ini tidak sampai kepada proses pembuktian, dalam hal
ini hakim merujuk pada ketentuaan Pasal 1922 KUH Perdata dan kitab Al-Anwar li
A’mal al-Abrar yang berbunyi “Apabila dia Tergugat enggan hadir, bersembunyi
atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti “.. Penulis juga
menemukan diskresi berupa pemanggilan pihak Tergugat untuk yang kedua kalinya
sebelum putusan dijatuhkan, karena hakim