Penelitian ini bermula dari adanya kasus pernikahan dua orang mahasiswa di
salah satu perguruan tinggi di kota banjarmasin oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
sebagai wali hakim yang ada di kota Banjarmasin, Kepala KUA tersebut menikahkan
mereka itu tanpa sepengatahuan wali nasabnya, dengan alasan untuk menutupi aib
mereka berdua. Kemudian setelah mendengar informasi sepihak dari ibu kost tempat
tinggal mahasiswi tersebut, bahwa telah terjadi hubungan di luar nikah yang
menyebabkan dia hamil muda, sehingga dia malu dan segan untuk memberi tahu hal
tersebut kepada kedua orang tuanya, dan juga dikarenakan faktor lain yaitu tempat
tinggal wali nasabnya sangat jauh, jaraknya mencapai 337 KM, Sebagaimana
diketahui bersama bahwa setiap pernikahan wali nasab mesti adanya pemberitahuan
dan izin dari wali nasabnya, berdasarkan kasus tersebut penulis ingin mengetahui
bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA yang ada di kota banjarmasin tentang
hukum pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa
Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang hukum pernikahan tutup aib oleh wali
hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Selain itu penulis juga ingin mengetahui
landasan atau dasar hukum dari para Kepala KUA di kota Banjarmasin mengenai
pendapat mereka.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserach) yang bersifat
kualitatif. Lokasi penelitian berada di KUA kota Banjarmasin. Subjek penelitian
adalah empat orang kepala KUA, Objek penelitian adalah pendapat beberapa kepala
KUA yang ada di kota banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan
penulis adalah wawancara langsung dengan tanya jawab. Kemudian, data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua pendapat:
satu kepala KUA mengatakan boleh dan pernikahannya sah, sebab ada faktor lain
yang membolehkan yaitu wali nasabnya berada di tempat yang jauh (337), beliau
berlandasan hukum fiqih klasik yang membolehkan bahwa wali nasab yang jauh
(masâfatul qashar) adalah salah satu sebab yang membolehkan perpndahan wali
nasab kepada wali hakim. Sedangkan pendapat tiga kepala KUA lainnya mengatakan
tidak boleh dan tidak sah, mereka berlandasan hukum peraturan mentri agama nomor
20 tahun 2019 yang tidak lagi mencantumkan masâfatul qashar menjadi sebab
perpindahan wali nasab kepada wali hakim.