HERLIANTI, SERLY (2022) PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG IMPLIKASI PENCATATAN PERNIKAHAN SETELAH LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (223kB)
AWAL.pdf
Download (820kB)
ABSTRAK.pdf
Download (414kB)
BAB I.pdf
Download (681kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (661kB)
BAB III.pdf
Download (324kB)
BAB IV.pdf
Download (401kB)
BAB V.pdf
Download (317kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (423kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)
Abstract
Pencatatan pernikahan dilakukan untuk mendapatkan status perkawinan yang
jelas dan memiliki kekuatan hukum. Namun sekarang pemerintah mengeluarkan
PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak pengganti Buku Nikah yang dipergunakan untuk
mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Namun status hukum
penggunaan SPTJM ini tidaklah jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga
untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mencoba mencari tahu
pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar karena terkait dengan pencatatan
pernikahan dengan dasar hukumnya. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui
bagaimana pendapat Kepala KUA Kabupaten banjar dan bagaimana dasar hukumnya
serta faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian ini merupakan penelitian emiris, dengan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA di Kabupaten Banjar. Penelitian yang
dilakukan ini dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara.
Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan
matriks.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat
terhadap implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor
9 Tahun 2016. Lima Kepala KUA dari Kabupaten Banjar memiliki pendapat yang
sama mereka tidak setuju dengan adanya peraturan ini dimana dengan adanya aturan
ini mungkin akan mengesampingkan pencatatan pernikahan. Dimana pencatatan
pernikahan itu sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2
ayat (2). Namun Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh juga memiliki pendapat lain
juga beliau menjelaskan bahwa aturan ini memang membantu untuk para masyarakat
yang memang susah untuk mendapatkan identitas mereka.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 31 May 2022 06:48 |
| Last Modified: | 31 May 2022 06:48 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19235 |




