EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG IMPLIKASI PENCATATAN PERNIKAHAN SETELAH LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016

HERLIANTI, SERLY (2022) PERSEPSI KEPALA KUA DI KABUPATEN BANJAR TENTANG IMPLIKASI PENCATATAN PERNIKAHAN SETELAH LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (223kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (820kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (414kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (681kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (661kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (324kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (401kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (317kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (423kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

Abstract

Pencatatan pernikahan dilakukan untuk mendapatkan status perkawinan yang
jelas dan memiliki kekuatan hukum. Namun sekarang pemerintah mengeluarkan
PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak pengganti Buku Nikah yang dipergunakan untuk
mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak. Namun status hukum
penggunaan SPTJM ini tidaklah jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga
untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mencoba mencari tahu
pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar karena terkait dengan pencatatan
pernikahan dengan dasar hukumnya. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui
bagaimana pendapat Kepala KUA Kabupaten banjar dan bagaimana dasar hukumnya
serta faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian ini merupakan penelitian emiris, dengan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah 5 informan Kepala KUA di Kabupaten Banjar. Penelitian yang
dilakukan ini dengan cara penulis langsung menemui para informan untuk
mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara.
Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan
matriks.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perbedaan pendapat
terhadap implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor
9 Tahun 2016. Lima Kepala KUA dari Kabupaten Banjar memiliki pendapat yang
sama mereka tidak setuju dengan adanya peraturan ini dimana dengan adanya aturan
ini mungkin akan mengesampingkan pencatatan pernikahan. Dimana pencatatan
pernikahan itu sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2
ayat (2). Namun Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh juga memiliki pendapat lain
juga beliau menjelaskan bahwa aturan ini memang membantu untuk para masyarakat
yang memang susah untuk mendapatkan identitas mereka.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Users 6417 not found.
Date Deposited: 31 May 2022 06:48
Last Modified: 31 May 2022 06:48
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19235

Actions (login required)

View Item
View Item