Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi merupakan sebuah jawaban
bagi masyarakat terhadap pemimpin yang mereka harapkan. Akan tetapi,
pelaksanaan dan pengawasn Pilkada masih ada terdapat beberapa masalah seperti
politik uang atau kekeliruan penghitungan suara. Hal ini harus ditindak lanjuti
sesuai yuridis atau hukum terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pilkada 2020
pada masa pandemi Covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pengawasan
Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari Yuridis atau
hukum.
Jenis penelitian yaitu menggunakan penelitiannlapangan (FielddReseach)
yang menggunakan metode peneltian kualilatif deskriptif. Data penelitian ini
diambil dari laporan tahapan akhir Pilkada tahun 2020. Teknik yang digunakan
untuk pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian
dianalisis dengan tahapan mengkaji hasil penelitian yang mengacu pada teori atau
peraturan Undang-undang.
Hasil penelitian ini. Pertama, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kab.
HST sudah sesuai dengan Regulasi dan Protokol Kesehatan serta dapat
menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara sesuai PKPU Nomor 6 Tahun
2020 Pasal 75 tentang Penghitungan Suara. Kedua, pengawasan terhadap
penghitungan suara berdasarkan Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 yang dilakukan
oleh KPU sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada kekeliruan. Sedangkan tinjauan
yuridis terhadap kecurangan politik uang dinyatakan gugur sesuai Perbawaslu 2
Tahun 2020 Pasal 53 karena tidak berhadir pada saat sidang.