Lingkungan Desa Ida Manggala Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi
rusak akibat pertambangan batubara, diketahui bahwa pemegang izin usaha
pertambangan yakni PT. BAS tidak menjalankan reklamasi, ini menandakan tidak
adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara serta faktor kendala dalam mengimplementasikan undang-undang
tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ida Manggala dengan subjek penelitian
adalah lima orang dari perusahaan pertambangan, pemerintah dan masyarakat dan
untuk objek penelitian adalah implementasi peraturan mengenai pertambangan
batubara. Pengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan
data melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi peraturan pertambangan
batubara bahwa pihak PT. BAS telah melaksanakan reklamasi sedikit demi sedikit
sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku, sementara dari pihak
masyarakat menyatakan bahwa PT. BAS tidak menerapkan peraturan dengan baik
dapat dilihat lingkungan sekitar menjadi rusak akibat pertambangan batubara dan
dari pihak pemerintah memandang bahwa tidak adanya masalah penyimpangan
dalam peraturan tentang bertambangan dan pencemaran lingkungan di Desa Ida
Manggala.
Hasil analisis menunjukan bahwa implementasi peraturan pertambangan
batubara oleh pihak PT. BAS ataupun pemerintah masih tidak maksimal. Indikator
ketidakmaksimalan bahwa pertambangan batubara semakin menimbulkan dampak
negatif kepada warga Desa Ida Manggala akibat tidak terlaksananya reklamasi,
permukaan tanah yang tidak merata membuat kebun karet warga rusak total.
Kerusakan lingkungan Desa Ida Manggala akibat pertambangan batubara ternyata
lepas dari pengawasan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi implementasi
peraturan mengenai pertambangan batubara tersebut adalah adanya Covid-19,
hukum itu sendiri, disposisi, mis komunikasi, dan masyarakat sekitar. Faktor inilah
yang membuat implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi tidak maksimal.