Penelitian ini di latarbelakangi oleh di keluarkannya Perma No. 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu peraturan baru yang
tercantum di dalamnya adalah mewajibkan untuk para pihak yang berperkara di
pengadilan agar beriktikad baik dalam melaksanakan proses mediasi. Para pihak
di nyatakan tidak beriktikad baik apabila melakukan hal yang telah di jelaskan
dalam Pasal 7 ayat (2) Perma ini. Di Pengadilan Agama Marabahan sendiri
terdapat salah satu pihak berperkara yang tidak hadir dalam melaksanakan proses
mediasi, tidak ingin melaksanakan perdamaian, dan salah satu pihak tidak
menanggapi resume perkara pihak lain walaupun para pihak hadir dalam proses
mediasi.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui bagaimana pendapat mediator
hakim tentang iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di
Pengadilan Agama Marabahan, (2) Mengetahui alasan yang mendasari mediator
hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam memberikan pendapatnya tentang
iktikad tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di Pengadilan Agama
Marabahan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data penelitian ini di peroleh dari hasil
wawancara langsung dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Marabahan.
Hasil penelitian adalah dari pandangan yang telah di jabarkan oleh
mediator hakim, ketiganya memiliki pendapat yang hampir sama tentang iktikad
tidak baik para pihak dalam menghadiri mediasi di pengadilan. Dari pendapat
tersebut dapat di simpulkan bahwa iktikad tidak baik adalah para pihak atau salah
satu pihak yang tidak berhadir baik itu di panggil secara resmi dan patut, perilaku
yang menunjukkan sikap yang tidak beriktikad baik walaupun para pihak hadir
seperti bertindak emosional dan menghina pihak lawan, sikap yang tidak
bersungguh-sungguh dan tidak menanggapi resume perkara pihak lawan dalam
melaksanakan mediasi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum pihak yang
berperkara di pengadilan masih sangat kurang. Alasan yang mendasari mediator
hakim dalam memberikan pendapatnya adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 7
Ayat 2 dan mediator hakim ada yang merekomendasikan sanksi dan adapula
mediator hakim yang tidak merekomendasikan sanksi terhadap pihak yang tidak
beriktikad baik. Adapun dasar hukum yang di gunakan dalam memutus perkara
yang tidak beriktikad baik adalah Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (4)
untuk penggugat, Pasal 23 Ayat (3) untuk tergugat, dan Pasal 23 Ayat (8) untuk
para pihak yang sama-sama tidak beriktikad baik.