EHSAN, RAHMANI (2022) PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA DAN AMUNTAI TENTANG PENYELESAIAN KEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN HILANG (MAFQŪD). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (266kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (229kB)
BAB I.pdf
Download (557kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (594kB)
BAB III.pdf
Download (458kB)
BAB IV.pdf
Download (460kB)
BAB V.pdf
Download (232kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (330kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
RAHMANI EHSAN. 2022. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura
dan Amuntai Tentang Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang
Kembali Setelah Ditetapkan Hilang (mafqūd). Skripsi, Program Studi
Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H
(II) Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I
Kata kunci: Pendapat Hakim, Kewarisan, Ahli Waris Kembali, Mafqūd.
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai Tentang
Penyelesaian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan
Hilang (mafqūd). Permasalahan muncul ketika adanya sebuah kisah atau
fenomena yang terjadi di dalam suatu keluarga yang terdapat permasalahan dalam
penyelesaian kewarisan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pendapat para hakim di Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai
jika terjadi permasalahan kewarisan semacam ini dan seperti apa cara
penyelesaian pembagian tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan
(field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan
Agama Amuntai, Pengadilan Agama tersebut berada di Provinsi Kalimantan
Selatan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan
tekhnik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah dengan tekhnik
editing, deskripsi dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan maka penulis
melakukan analisis terhadap data yang sudah di dapat.
Hasil penelitian ini berdasarkan pendapat 6 orang informan menunjukkan
bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang (mafqūd) yaitu dilihat dari
batas usia pada umumnya orang yang sebaya sudah meninggal dunia, dan jika
usianya melebihi 70 tahun maka dapat ditetapkan bahwa Mafqūd sudah meninggal
secara hukum. Adapun cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang
kembali setelah ditetapkan mafqūd para hakim berpendapat bahwa harta waris itu
harus disisihkan terlebih dahulu. Jika yang mafqūd tadi masih hidup dan
mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus
dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris.
mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan
hilang (mafqūd) bahwa sebelumnya perlu diketahui sumber hukum terkait perkara
kewarisan mafqūd ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan
perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga
para hakim pun perlu disini melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab
sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini ada sebagian
pendapat para hakim yang memang mengarah ke pendapat ulama mazhab.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
| Date Deposited: | 28 Jul 2022 06:16 |
| Last Modified: | 28 Jul 2022 06:16 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19833 |




