Muhammad Haikal Naparin. 180102010207. Analisis Yuridis Terhadap
Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Nomor
50/Pdt.P/2021/PA.Plk), Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II)
Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI., Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
Kata Kunci: Dissenting Opinion, Isbat Nikah, Analisis Yuridis.
Putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk merupakan produk hukum yang
dihasilkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya untuk menyelesaikan
permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Dalam putusan tersebut
terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim ketua dalam menilai
pernikahan para pemohon yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pertimbangan, alasan dan
dasar hukum hakim yang sepakat (majority opinion) dalam mengabulkan perkara
isbat nikah pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk. (2) Untuk mengetahui
pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang berbeda pendapat (dissenting
opinion) pada putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Plk.
Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan teknik
pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.
Hasil temuan dan analisis penelitian ini iadalah (1) Pertimbangan, alasan
dan dasar hukum hakim yang sepakat (majority opinion) berpedoman pada asas
kebermanfaatan yang mana dalam hukum Islam atau lebih tepatnya ushul fikih
disebut maslahah mursalah. Hal ini menurut penulis sudah sesuai berdasarkan pada
teori maslahah mursalah. (2) Pertimbangan, alasan dan dasar hukum hakim yang
berbeda pendapat (dissenting opinion) berpedoman pada telaah secara formil
terhadap fakta di persidangan yang mana telaah tersebut berdasarkan juga pada
tahapan pembuktian dan telaah secara materiil dengan berpedoman kepada
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa menurut penulis
hal tersebut adalah kurang tepat dalam pertimbangan akhirnya, seharusnya hakim
ketua melihat kepada asas kebermanfaatan daripada isbat nikah itu sendiri.