Suci Ariani. 180102010262 Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin
(Studi Pengadilan Agama Marabahan) Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna
Zaidah, MH (II) Tuti Hasanah, SEI., MHI. Progam Study Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022.
Kata Kunci : Hakim Tunggal, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama
Penerapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diberikan
izin berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah
Pengadilan Agama Marabahan memohon melalui peradilan tingkat banding
dengan alasan dan data dukung. Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang
Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
ini dianggap sederhana dan ringan yang mempertimbangkan asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ditetapkan Hakim Tunggal. Namun
dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan persoalan baru terhadap
pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin,
hak pengambilan keputusan hakin tanpa bermusyawarah karena terdiri dari hakim
tunggal saja, dan adanya dua presepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk wetboek) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang
dispensasi kawin.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan
Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan,
(2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dan solusi hakim dalam
mengatasi kendala yang dihadapi Hakim Tunggal padaa perkaraa dispensasi
kawin.
Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
(Field Research) dengan enggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini
menggunakan bahan hukum data yang mana berupa sumber data primer, dan
sumber data skunder, kemudian ada sumber data berupa dua orang hakim yang
bertugas dalam sidang Hakim Tunggal tpada perkara dispensasi kawin,dengan
teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dan diolah dengan
teknik (1) Editing (2) Classifying (klasifikasi) (3) Verifying (verivikasi) (4)
Analysing (analisisi)
Hasil temuan dan analisis penelitian ini adalah (1) Secara yuridis dan
legitimasi, persidangan Hakim Tunggal pada Penagdilan Agama Marabahan sah
dan berharga serta mengikat karena pada dasarnya penerapan Hakim Tunggal itu
ada atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 pasal 1
ayat (11). (2) Terdapat perbedaaan usia antra Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Buurgerlijk Wetboek), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UndangUndang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak, pemahaman dan
pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kaawin, dan tidak ada
rekan untuk musyawarah dalam memutus perkara.