Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Paringin Kabupaten
Balangan di latarbelakangi dengan perbedaan pemahaman dalam penentuan jujuran
yang terjadi di masyarakat yang menganggap bahwa jujuran merupakan syarat sah
suatu perkawinan dan ada asumsi di masyarakat Paringin tentang penentuan jujuran
ini seakan akan seperti menjual anak perempuan terkait dengan standarisasi jujuran
berdasarkan kualitas dari segi pendidikan dari calon mempelai perempuan. Dengan
tujuan masalah untuk mengetahui urgensi jujuran dalam penentuan perkawinan di
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah duapuluh informan masyarakat Kecamatan
Paringin. Penelitian yang dilakukan ini dengan cara penulis bertanya kepada para
informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik
wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing,
deskripsi, dan matriks.
Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa jujuran itu
berdasarkan asas kerelaan dan kesepakatan antar pihak mempelai laki-laki dan
perempuan. Penentuan nilai jujuran tersebut dianjurkan berdasarkan kemampuan
dari pihak laki-laki satu sisi berdasarkan dari perempuan di masyarakat tersebut.
Urgensi jujuran dalam pernikahan di daerah Paringin membuktikan bahwa jujuran
itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki berdasarkan
kualitas pendidikan calon mempelai perempuan, asumsi yang kedua adalah karena
gengsi dengan masyarakat lain, penyesuaian dengan strata sosial, dan berdasarkan
jujuran mitsil atau standarisasi jujuran yang ada di kecamatan Paringin.