. 2022. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Pencemaran Lingkungan
(Studi Kasus Menangkap Ikan Dengan Bahan Berbahaya dan Alat
Berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru).
Kata kunci: Implementasi, Alat Berbahaya, Menagkap Ikan.
Kondisi lingkungan di Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru
Kabupaten Banjar cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan
tersebut berkurang fungsinya atau sudah tidak berfungsi lagi untuk menunjang
kehidupan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan kualitas
lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan
lingkungan disekitarnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor yang
menjadi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru. Jenis
penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Yaitu
suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi untuk
mencari informasi yang di perlukan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Provinsi Kalimantan Selatan praktik
pencemaran lingkungan dan penangkapan ikan dengan bahan yang berbahaya
masih berjalan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan Implementasi UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih belum efektif
dijalankan. Upaya seperti sosialisasi, himbauan dan melakukan program pelatihan
masih dijalankan sebatas formalitas. Tidak ada upaya tindaklanjut masalah
pencemaran lingkungan sumber daya ikan. faktor yang menjadi penyebab
terkendalanya implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan oleh pemerintah yaitu masalah komunikasi (communication) antara
Pemerintah dengan masyarakat, masalah Sumber daya (resources) di mana
Pemerintah masih kekurangan sumber daya manusia, masalah komitmen
(disposition) dari aparat pelaksana, Struktur birokrasi (bureaucratic structure)
berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana
implementasi kebijakan publik, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dan
masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dengan lingkungan.