Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan syarat adil bagi wakil
calon mempelai pria dalam sighat qobul nikah. Syarat ini dinilai merupakan suatu
hal yang baru, karena syarat adil bagi wakil calon mempelai pria tidak ditemukan
dalam ketentuan fikih. Selanjutnya berangkat dari adanya perbedaan pendapat
oleh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjabaru terkait dengan syarat
adil dan makna adil bagi wakil calon mempelai pria. Atas hal tersebut menarik
untuk melakukan penelitian dengan persepsi kepala KUA terhadap makna adil
bagi wakil calon mempelai pria.
Penelitian ini bertujuan untuk pendapat kepala KUA terhadap makna adil
sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20
Tahun 2019 serta dasar hukumnya.
Penelitian ini berjenis hukum empiris. Subjek penelitian yang digunakan
adalah lima Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru. Objek penelitian ialah
persepsi Kepala KUA. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan Teknik
pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah dengan editing, deskripsi, dan
matrikasi. Setelah diolah data akan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi dari Kepala
KUA terhadap syarat adil wakil calon suami dalam sighat qobul. Tiga informan
memiliki pandangan bahwa adil ialah syarat wajib bagi wakil calon suami,
sedangkan kedua informan lainnya tidak. Dasar pendapat informan ialah hadis
mengenai adil bagi saksi nikah, hanya saja para informan memiliki penafsiran
berbeda dalam memaknai syarat adil. Kemudian informan juga berbeda pendapat
mengenai makna adil untuk wakil calon suami. Ketiga informan menyatakan
bahwa makna adil ialah adil terhadap Allah dan segala kehidupan muamalah,
sedangkan dua informan lainnya menyatakan bahwa makna adil ialah menaati
perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.