Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah
kepada istri dan anaknya. Hal ini juga berlaku apabila suami mentalak istrinya.
Kebolehan mentalak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB ke XVI tentang
putusnya perkawinan mengatur tentang beberapa aturan hukum terkait talak. Pasal
113 menyebutkan tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan putusnya
perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.
Akibat hukum perceraian terkait kedudukan, hak serta kewajiban bagi mantan
suami atau istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 41 huruf c, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya untuk kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi
mantan istri. Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar terdapat seorang
suami yang lalai akan kewajibannya setelah mentalak istrinya dengan kalimat
“aku talak tiga engkau” tanpa ada talak satu dan dua sebelumnya, kemudian
suami meninggalkan istrinya tanpa nafkah di rumah orang tua istri yang mana
pada saat itu istri baru saja melahirkan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nafkah yang
seharusnya diterima istri dan anak terkait tentang talak yang terjadi dalam kasus
ini dan untuk mengetahui dampak yang terjadi kepada istri dan anak di dalam
kasus ini.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang
dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data
yang diperlukan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan studi kasus yang mana Peneliti mengumpulkan data
dari hasil wawancara dengan informan pada kasus ini.
Hasil yang ditemukan di dalam penelitian ini ialah (1) perceraian yang
tidak sah secara hukum positif Indonesia mengakibatkan suami lalai, sehingga
tidak terpenuhi nafkah iddah, mut’ah, hadhanah serta hak-hak yang seharusnya
diterima istri dan anak pada kasus ini, (2) isteri dan anak harus tinggal di rumah
orang tua istri, biaya pemeliharaan ditanggung oleh orang tua istri, status
perceraian belum sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terpenuhinya
nafkah bagi istri, dan tidak terpenuhinya hak hadhanah bagi anak.