Nisa, Martina Purna (2022) Optimalisasi Penanganan Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama. [Disertasi]
PERNYATAAN.pdf
Download (758kB)
AWAL - MARTINA PURNA NISA.pdf
Download (1MB)
MARTINA PURNA NISA- ABSTRAK.pdf
Download (248kB)
MARTINA PURNA NISA - BAB 1.pdf
Download (433kB)
MARTINA PURNA NISA - BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (818kB)
MARTINA PURNA NISA - BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (311kB)
MARTINA PURNA NISA - BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
MARTINA PURNA NISA - BAB 5.pdf
Download (203kB)
MARTINA PURNA NISA - DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (213kB)
MARTINA PURNA NISA - LAMPIRAN.pdf
Download (1MB)
Abstract
Konflik pasangan yang bercerai yang diwarnai tindakan kekerasan dalam
rumah tangga mendominasi di pengadilan agama meski tidak sampai pada
tindakan penghukuman terhadap pelakunya. Hal tersebut karena terbatasnya
kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan
bahwa salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Berdasarkan
kategorisasi ini, KDRT hanya menjadi alasan agar terjadi pemutusan ikatan
perkawinan. Atas permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian untuk
mengetahui bagaimana penanganan perceraian berlatar belakang KDRT ditinjau
dari hukum formil, materiil dan doktrin/yurisprudensi yang ada. Dan mengapa
penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama yang ada saat
ini belum memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam perkara
Perceraian dengan Alasan KDRT serta bagaimana langkah strategis Peradilan
Agama dalam optimalisasi penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai
upaya penghapusan KDRT di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik maka
yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi
lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara serta hasil kuesioner yang
diberikan terhadap 33 responden yang merupakan hakim tingkat pertama serta
banding pada lingkungan Peradilan Agama di beberapa kota di Indonesia yaitu
Banjarbaru, Rantau, Tanjung (Kalimantan Selatan), Sukamara (Kalimantan
Tengah), Soreang (Jawa Barat), Andoolo, Jeneponto (Sulawesi Selatan), Klaten
(Jawa Tengah) dan Kotobaru (Sumatera Barat). Bahan hukum primer yang
digunakan semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut
paut dengan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga terutama UU Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan
hukum formil dan materiil terkait perceraian dengan alasan KDRT di pengadilan
agama serta ekasaminasi hasil putusan (menggunakan 10 studi kasus) Pemilihan
data pada penelitian ini bersumber pada putusan perceraian yang memiliki
kekuatan hukum tetap didalamnya terdapat KDRT yang dinilai mempunyai nilai kaji yang signifikan untuk menjawab rumusan masalah. Putusan yang diambil
secara purposive merupakan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama serta
Tingkat Banding di Indonesia.
Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa
penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama masih
menimbulkan banyak problematika baik problem regulasi maupun tekhnis.
Selanjutnya langkah strategis penanganan perceraian berlatar belakang KDRT
yang dihasilkan dalam penelitian ini ada empat hal; Pertama, formalisasi
pembebanan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak kondisi Perceraian dengan
Alasan kdrt secara ex officio. Kedua, formalisasi penerapan prosedur pembuktian
yang lebih sensitif gender pada perkara perceraian dengan alasan KDRT dalam
hukum acara di pengadilan agama. Ketiga, penemuan hukum berbasis maqasid
syari’ah (jalur ex officio/hakim progresif) pada putusan perceraian dengan alasan
KDRT. Keempat, penerapan yurisprudensi dalam penanganan perceraian dengan
alasan KDRT dan kelima, Sosialisai dan Penerapan Interkoneksi Sistem Antara
Peradilan Agama dengan Lembaga/ Kementerian terkait berkenaan dengan
Pendampingan bagi Korban KDRT dalam persidangan, rekomendasi rehabilitasi
bagi pelaku KDRT dalam putusan hakim dan Pengawasan pemenuhan
pembebanan pasca perceraian terutama nafkah anak bagi anak korban perceraian.
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 12 Aug 2022 06:06 |
| Last Modified: | 11 Sep 2024 02:16 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20281 |




