Mohammad Akmal Hanifa: 2022. Pendapat Ustaz dan Ustazah Pondok
Pesantren Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan
Tentang Dualisme Hukum Perceraian. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga
Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Hayatun Na’imah, S. H., M.
Hum. (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M. H.
Kata Kunci: Pendapat, Ustaz, Dualisme, Hukum Perceraian.
Saat ini di masyarakat Kalimantan Selatan masih sering terjadi perceraian di
bawah tangan, padahal menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang Putusnya
Perkawinan dan Akibatnya pada pasal 39 ayat (1) menyebutkan “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” hal ini sesuai dengan
KHI buku 1 tentang Perkawinan pasal 115. Akibat dari perceraian ini adalah tidak
sahnya perceraian itu menurut hukum negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat Ustaz Pondok Pesantren
Modern dan Pondok Pesantren Tradisional di Kalimantan Selatan Tentang
Dualisme Hukum Perceraian serta argumentasi hukumnya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di pondok Darul Hijrah, pondok
pesantren tradisional Assunniyyah dan pondok pesantren tradisional Rasyidiyah
Khalidiyah dengan subjek penelitian adalah empat orang dari pondok pesantren
dan untuk objek penelitian adalah pendapat tentang dualisme hukum perceraian.
Pengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data
melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori.
Hasil analisis menunjukan bahwa pendapat ustaz tentang hukum perceraian
bahwa pendapat seluruh informan tentang terjadinya perceraian relatif sama.
Menurut informan perceraian yang dilakukan tidak di depan majelis hakim
pengadilan agama (cerai di bawah tangan) itu sah secara agama walaupun lebih baik
dilakukan di pengadilan agama agar tidak menyebabkan kerancuan dalam status
hukum suami dan istri.
Para informan beragumentasi hukum bahwasanya perceraian sudah cukup
apabila telah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam hukum islam.