Data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah
kebijakan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakkan hukum,
pencegahan kriminal, penegakkan demokrasi, pemanfaatan data kependudukan
yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pemberi dan pengguna
layanan data dan dokumen kependudukan, baik bagi instansi pemerintah maupun
pihak swasta. Percepatan cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu
Keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah dalam
pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan
sipil, serta pengelolaan data kependudukan bagi instansi pengguna di berbagai
tingkat kepentingan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dasar masyarakat
pemeluk aliran kepercayaaan Kaharingan dalam bidang administrasi
kependudukan sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research),
dengan meneliti keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi
dilapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode
deskriftif kualitatif. Sumber data berupa informan dan responden yang
keseluruhan-nya berjumlah 5 orang dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian ini
dilakukan dengan cara menganalisis data yang terkumpul dan disajikan dalam
bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Kemudian peneliti membuat suatu
kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penulisan nama agama
Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum putusan
MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah “dikosongkan” atau “memilih salahsatu
dari enam agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha,
Konghucu sebagai isianya”. Kemudian penulisan nama agama Kaharingan pada
kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesudah disahkanya putusan MK
Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah dituliskan dengan isian “Kepercayaan Kepada
Tuhan Yang Maha Esa” akan tetapi masyarakat tetap menggunakan aturan lama
yakni dengan isian agama Hindu. Dalam penuturan Responden mereka tidak
keberatan kalau agama Kaharingan diintegrasikan kedalam Agama Hindu,
kemudian untuk keterangan agama pada KTP oleh responen yang bergama
vi
Kaharinngan Mereka tetap memilih dengan keterangan agama Hindu, serta
masyarakat Kaharingan yang dijadikan sebagai responden ketiganya masih
mengharapkan bahwa agar agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama
KTP sebagaimana enam agama resmi.