Amalia, Amalia (2022) Peran Satuan Tugas Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengawasan Makanan Halal. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (156kB)
AWAL.pdf
Download (650kB)
ABSTRAK.pdf
Download (124kB)
BAB I.pdf
Download (225kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (264kB)
BAB III.pdf
Download (101kB)
BAB IV.pdf
Download (229kB)
BAB V.pdf
Download (33kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (264kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib bagi umat Islam. Pada
negara Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah muslim sangat
memerlukan perlindungan dari pemerintah mengenai jaminan untuk memberikan
produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah
membentuk Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk
melakukan pengawasan terhadap terhadap produk makanan halal untuk umat
muslim di Indonesia. Kasus di Kota Banjarmasin, ditemukan dua puluh dua ribu
produk makanan yang tidak berlabel halal, hal ini tentu menjadi tugas berat untuk
Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk
melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap produk makanan halal dan non
halal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Tugas Halal
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui kendala bagi
Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.
Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan editing, deskriptif,
matrik, dan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Tugas Layanan Jaminan
Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai penyelenggara jaminan produk halal, namun peranan tersebut kurang
optimal, hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi Satuan Tugas Halal
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah menunggu aduan dari
masyarakat, artinya Satgas Halal hanya akan menindaklanjuti laporan yang masuk
dari masyarakat mengenai sertifikasi halal atau laporan produk non halal yang
beredar di pasaran. Kendala yang dihadapi Satuan Tugas Halal Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, faktor budaya masyarakat, masalah
anggaran, masalah sumber daya manusia pada implementasi di lapangan yang
masih kurang, dan faktor hukum itu sendiri dimana peraturan Satgas Halal tidak
menetapkan tugas patroli ataupun razia.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
| Date Deposited: | 20 Oct 2022 01:43 |
| Last Modified: | 25 Oct 2022 05:37 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20847 |




