Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penyandang disabilitas yang
belum bisa dikatakan sejahtera secara sosial, yaitu kemunculan beberapa
pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru terhadap pelaksanaan
Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, serta mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Banjarbaru
dalam mengatasi pengemis tuna netra di Kecamatan Banjarbaru Utara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan
penelitian kualitatif. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah
melalui proses editing, deskripsi, dan matrik. Kemudian data di analisis
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan
mengarah pada landasan teori yang ada.
Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banjarbaru melaksanakan perannya
berupa: pendataan, pemberian bantuan, dan penyediaan program pelatihan.
Namun, masih ditemukannya pengemis. Hal itu dikarenakan faktor dalam diri
pengemis dan dasar agama yang kurang kuat. Selain itu, upaya dalam mengatasi
pengemis, antara lain upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, dan
upaya persuasif. Namun upaya tersebut belum berjalan secara maksimal,
khususnya dalam hal penertiban pengemis yaitu sering bocornya informasi
mengenai razia, serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pengemis.
Sehingga membuat mereka tidak merasa jera dan masih saja mengemis.