Penelitian ini dilakukan karena praktik sewa menyewa adanya dugaan
dengan hukum Islam, misalnya adanya pengingkaran terhadap isi perjanjian yang
disepakati, ada penetapan uang biaya tambahan yang dianggap merugikan pihak
penyewa, adanya persetujuan sepihak dari pemilik kost, dan lainnya. Hal ini
menarik untuk diteliti secara mendalam, baik dari segi praktik ijarahnya, maupun
dari sisi hukum Islamnya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik sewa
menyewa rumah kost selama pandemi covid-19 dan berbagai masalah yang
muncul akibat adanya realisasi perjanjian antara penyewa dan pemilik kost
kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.
Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field
research), yang bersifat studi kasus yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin. Sumber data dari informan yaitu 3 pemilik kost dan 3
penyewa. Datanya adalah data pendukung berupa identitas informan dan
gambaran lokasi penelitian, kedua data utama yaitu mengenai praktik sewa
menyewa yang memuat hasil dan masalah yang muncul di masa pandemi covid-
19. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan selanjutnya
dianalisis dengan hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian praktik sewa menyewa rumah kost pada kasus
yaitu penyewa kabur tanpa sepengetahuan pemilik kost sehingga tidak membayar
sisa pelunasan sewa, permasalahannya adalah penyewa ingkar terhadap dalam
hukum Islam membayar hutang hukumnya wajib dan tidak boleh menundanundanya. Praktik kasus dua yaitu pihak penyewa membatalkan sewa sehingga
uang mukanya hangus dan meminta uang mukanya kembali, permasalahannya ada
pada mengenai sistem uang muka, jadi berdasarkan hukum Islam dalam perjanjian
sewa menyewa harus senantiasa teriringi dengan adanya transaksi yang jelas dan
harus disetujui kedua belah pihak. Kasus tiga praktiknya berawal dari penyewa
yang telat membayar sisa uang sewa bulanan (hutang) sehingga pemilik kost
meminta biaya tambahan kepada penyewa, padahal dalam kesepakatan tidak ada
mengenai sistem biaya tambahan. Jadi permasalahannya terletak pada uang
tambahan sehingga berdasarkan hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan karena
mengandung unsur keputusan sepihak, keterpaksaan dan riba.