Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat di Desa BuasBuas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin sebagai pencari ikan.
Dimana praktik jual beli ikan yaitu dengan cara pembelantik (pembeli) memberi
harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang terlalu rendah, sangat
berbeda dengan harga dipasaran oleh pembelantik sesuai dengan harga musiman,
sehingga walau harga ikan tinggi di pasaran tetapi jika musim ikan maka ikan
yang jual akan tetap diberi harga rendah dikarenakan sedang musim ikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pendapat ulama Kabupaten
Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras
Utara Kabupaten Tapin dan untuk mengetahui dasar hukum pendapat ulama
Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buas-buas Kecamatan
Candi Laras Utara Kabupatan Tapin. Metode penelitian yang digunakan adalah
hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus.
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis adalah pertama, praktik jual
beli ikan yang diterapkan di Desa Buas-Buas dibagi kedalam dua pendapat
dimana 2 ulama yang telah diwawancarai berpendapat bahwa transaksi tersebut
sah, karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali
kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak
bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah. 5 ulama yang di wawancarai
berpendapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena larangan secara
mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut. Kedua, Dasar hukum
pendapat ulama Kabupaten Tapin terhadap praktik jual beli ikan di Desa Buasbuas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupatan Tapin yaitu, transaksi tersebut sah,
karena larangan tidak kembali pada akad itu sendiri dan tidak pula kembali
kepada sifat yang melekat pada pada hal itu, sehingga larangan tadi tidak
bermakna bahwa jual beli tersebut rusak, tidak sah dimana 2 ulama berpendapat
serupa dengan dasar hukum QS. An-Nisa/4: 29, QS. Al-Baqarah/2:185, dan ijma.
Sedangkan 5 ulama sependapat bahwa transaksi tersebut rusak, tidak sah. Karena
larangan secara mutlak menunjukkan tidak sahnya transaksi tersebut, dengan
dasar hukum QS. An-Nisa/4: 29 dan hadis. Illat (alasan) dilarangnya hal tersebut
adalah untuk kemaslahatan penjual dan menghindarinya dari kerugian, dimana
jual beli tersebut masuk kedalam talaqi rukban yang secara mutlak dan hukum
aslinya adalah tidak diperbolehkan.