SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menentukan bahwa istri dapat menuntut mut’ah dan nafkah iddah pada perkara cerai gugat. Pembaruan hukum ini memberikan manfaat kepada istri, akan tetapi terkadang implementasinya kurang sesuai karena nyatanya suami terkadang tidak memberikan hak istri pasca perceraian tersebut. Berangkat dari Pengadilan Agama Pelaihari untuk meneliti pandangan hakim tentang eksekusi hak istri pasca perceraian, karena beberapa ditemukan suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian dan juga untuk mengetahui alternatif yang digunakan terkait eksekusi hak istri pasca perceraian.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian ialah tiga orang hakim dan objek kajiannya terkait dengan eksekusi hak istri pasca perceraian. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dianalisis dengan teknik deskriptif.
Hasil penelitian yang didapatkan yakni bahwa pandangan hakim terkait eksekusi hak istri pasca perceraian banyak memiliki kendala, diantaranya ketidaktahuan akan adanya eksekusi, biaya eksekusi yang mahal sedangkan objek eksekusi tidak seberapa, bahkan suami yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan. Ini menjadikan eksekusi sulit dilakukan di Pengadilan Agama Pelaihari. Pentingnya eksekusi menjadi sarana terakhir untuk dapat memberikan hak istri pasca perceraian, hanya saja bagi beberapa masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Adapun alternatif yang digunakan menurut hakim Pengadilan Agama Pelaihari adalah dengan menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yakni menahan akte cerai suami sebelum ia melaksanakan kewajibannya. Ini juga dinilai mendapat kendala karena masih kurang memberikan dampak yang signifikan disamping dinilai ini menghalangi hak suami untuk menikah kembali.