Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. merupakan putusan gugatan
harta bersama yang membebankan tanggungan utang kepada kedua belah pihak dengan pembagian yang lebih besar untuk istri dengan perbandingan 3:1. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian terhadap
putusan tersebut.
Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil putusan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp tentang pembebanan utang bersama pasca perceraian.
Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan yuridis normatif, dengan
menganalisis makna hukum yang terdapat dalam teori-teori, konsep-konsep, asasasas hukum serta peraturan perundang-undangan serta menyandingkannya dengan
putusan yang Penulis gunakan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp yaitu: 1) Pertimbangan
tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa utang
bersama, 2) Pertimbangan tentang adanya utang bersama berdasarkan fakta
persidangan (persetujuan pasangan dan asal-usul utang bersama), 3) Pertimbangan
yuridis kedudukan harta bersama disamakan dengan utang bersama berdasarkan
penafsiran pasal 35 UUP 1974.
Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan tentang pertanggungjawaban
utang bersama seperti ketentuan pada pasal 93 KHI dan berbagai aturan lainnya
dalam pembagian beban pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian.
Putusan hakim dalam pembagian beban utang bersama pada putusan tersebut
memiliki kelemahan untuk dilakukan eksekusi karena sifat amar pada putusan
tersebut adalah constitutief