Proses persidangan mulai dari tahap penyampaian gugatan sampai pada
putusan dilakukan secara elektronik termasuk tahap pembuktian disebutkan pada
pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019. Inovasi dari alternatif
persidangan tersebut menimbulkan permasalahan baru terhadap persidangan
pembuktian. Siyasah Qadhaiyyah memiliki kaitan dengan kebijakan yang dibuat
oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibalik kebijakan
yang dibuat apakah pembuktian dalam persidangan elektronik sudah memberikan
kemaslahatan dan keadilan pada masyarakat atau malah sebaliknya yang
menimbulkan kerugian pada masyarakat.
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami mekanisme pembuktian
dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2019 dan untuk mengetahui pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap
pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal. Sifat penelitian menggunakan penelitian kualitatif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan Pendekatan konseptual (conceptual
approach). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis
data yang digunakan peneliti adalah metode content analysis.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 mekanisme
pembuktian yang dibuat dalam persidangan elektronik pada dasarnya masih sama
dengan Hukum acara biasa (konvensional), hanya saja setiap proses pembuktian
persidangan dilakukan dan dialihkan dalam bentuk elektronik. Siyasah Qadhaiyyah
memandang pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan adalah
diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Agama selama tidak bertentangan dengan
hukum islam dan prinsip maslahah.