Aura Iswahyuni. 180102030046. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26
Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kota Banjarmasin. Pembimbing: (I) Drs.Nor Ipansyah. M.Ag
(II) Arie Sulistyoko., S.Sos., M.H. Skripsi, Jurusan Hukum
Tatanegara, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima,
Banjarmasin.
Permasalahan yang muncul dengan Pedagang Kaki Lima yang
dianggap tidak memenuhi syarat karena melanggar ketertiban umum, padahal
pemerintah telah berusaha mengatasi masalah tersebut, namun masalah pedagang
kaki lima ini tidak pernah selesai. Di Kota Banjarmasin keberadaan pedagang kaki
lima sering dijumpai dan banyak masalah gangguan dan kenyamanan pejalan
kaki. Peraturan Daerah Penataan pedagang kaki lima ini dikeluarkan untuk
memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan
lokasi sesuai dengan peruntukannya serta mewujudkan kota yang bersih, indah
tertib dan aman. Namun dalam Implementasinya masih banyak menemui
permasalah baik dari pihak dinas terkait maupun masyarakat, kurangnya
komunikasi dan minimnya koordinasi serta kurangnya kesadaran masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Dan untuk mengidentifikasi kendala serta solusi
dalam Implementasi tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan sosiologi hukum. Penulis melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan 2 Instansi Pemerintah, 6 orang pedang kaki lima dan 2 orang
vi
pejalan kaki yang berada di lokasi-lokasi penelitian di jalan Sutoyo.S Kota
Banjarmasin.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki lima di Kota Banjarmasin khususnya Pedagang kaki lima di Jalan Sutoyo.S
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini terlihat dari masih adanya
pedagang kaki lima berjualan ditempat yang seharusnya dilarang yang menjadi
objek penelitian penulis, dari segi kendala kurangnya komunikasi dan sosialisasi
dari Dinas terkait. Kendala lainnya yaitu tidak tersedianya lahan untuk peremajaan
lokasi serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan.