Penelitian ini mengangkat permasalah mengenai pendapat kepala KUA di
Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak
tercatat. Latar belakang masalah berawal dari sebuah kasus ada sepasang mualaf
suami-istri yang ingin mencatatkan pernikahannya di KUA, akan tetapi di tolak
kepala KUA tersebut, karena pernikahannya harus diulang kembali sesuai tata
cara pernikahan Islam, maka apabila pernikahannya diulang kembali,
pernikahannya bisa dicatatkan oleh KUA tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala KUA di Kota
Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat,
disamping itu juga untuk mengetahui dasar hukum kepala KUA mengenai
pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan
deskriftif kualitatif. Subjek penelitian ini para kepala KUA di Kota Banjarmasin
sebanyak tiga orang. Objeknya yaitu pendapat kepala KUA di Kota Banjarmasin
terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Data yang digali
yaitu perbedaan pendapat, alasan dan dasar hukum yang digunakan. Data tersebut
digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah
dengan proses editing, deskripsi. Kemudian data dipaparkan lalu dianalisis oleh
penulis.
Dari hasil penelitian ini terdapat dua perbedaan pendapat terhadap
pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini, yang pertama ada satu
orang kepala KUA yang berpendapat bahwa sepasang mualaf yang tidak tercatat
harus nikah kembali dasar hukumnya yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 dan
yang kedua, ada dua orang kepala KUA yang berpendapat bahwa sepasang mualaf
yang tidak tercatat tidak nikah kemabali dasar hukumnya Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.