Nurhanita, Nurhanita (2023) Praktik Penundaan Pembagian Harta warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai, Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). [Skripsi]
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf
Download (57kB)
Awal.pdf
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Download (7kB)
BAB I.pdf
Download (145kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (228kB)
BAB III.pdf
Download (57kB)
BAB IV.pdf
Download (298kB)
BAB V.pdf
Download (9kB)
Daftar Pustaka.pdf
Download (68kB)
Lampiran.pdf
Download (1MB)
Abstract
Latar belakang skripsi ini berawal dari salah satu kasus penundaan
pembagian harta waris yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah
seperti yang dialami oleh keluarga H yang melakukan penundaan pembagian harta
warisan selama bertahun-tahun dan menyebabkan enam kali peristiwa kematian,
namun tidak pula harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal
pihak ahli waris yaitu anak-anaknya menanyakan tentang hak bagian harta
warisannya masing-masing, namun karena sang ibu masih hidup dan memutuskan
untuk menunda pembagian harta warisan. Kalau dalam hukum Islam ini disebut
dengan kasus munasakhah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan
pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan
praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Harus Kecamatan Amuntai
Tengah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara
terstruktur. Setelah data tersebut terkumpul kemudian diklasifikasikan dan
dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari fenomena penundaan
tersebut.
Hasil penelitian terkait praktik penundaan pembagian harta warisan yang
terjadi di Desa Harus bahwasanya masyarakat yang melakukan praktik penundaan
pembagian harta warisan sehingga terjadinya kasus munasakhah terjadi karena
faktor internal dan eksternal yang secara garis besarnya karena adanya keinginan
menguasai harta warisan dari sebagian ahli waris. Ada beberapa faktor yang terjadi
sudah disepakati oleh semua ahli waris dan kemanfaatannya dirasakan oleh
keluarga yang melakukan praktik penundaan. Ada beberapa faktor lainnya yang
terjadi namun tidak ada kesepakatan semua ahli waris sehingga menimbulkan
terbengkalainya harta warisan. Jika dikaitkan dengan hukum waris Islam, tentu saja
praktik penundaan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena hukum
Islam memerintahkan untuk membagi dan menyegerakan pembagian harta warisan
supaya tidak mendatangkan kemudharatan di masa mendatang seperti
meninggalnya ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang
mengakibatkan kasus munasakhah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 13 Jan 2023 12:07 |
| Last Modified: | 13 Jan 2023 12:07 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/21606 |




