Perjanjian upah-mengupah panen padi di Kecamatan Simpur
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan adalah perjanjian secara
lisan saja tidak ada perjanjian secara tertulis. Mengenai sistem upah panen
padi ini dibayarkan secara tidak tunai, kerena upah yang akan mereka terima
ternyata terlambat untuk dibayarkan. Hal ini akan berdampak terjadinya
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak akibat telah lalainya
seseorang atau tidak terpenuhinya janji dalam pemberian upah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang terjadi pada
sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu
Sungai Selatan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh tani
terhadap wanprenstasi yang dilakukan oleh pemilik sawah di Kecamatan
Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam hal
pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan
dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa
akad yang terjadi pada sistem upah buruh panen padi di Kecamatan Simpur
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan akad ijarah/ujrah karena
rukun ataupun syaratnya bersesuaian dengan teori ijarah. Adapun
perlindungan hukum bagi buruh tani terhadap wanprenstasi yang dilakukan
oleh pemilik sawah di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. an Nahl/16: 91, bahwa wanprestasi
termasuk dosa dan merupakan perbuatan yang zalim serta dilarang dalam
Islam. Sehingga bagi mereka yang melanggar perjanjian dapat dikategorikan
kepada sifat orang yang munafik. Kemudian menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, buruh tani dapat mengajukan ganti rugi jika benar
pemilik sawah melakukan wanprestasi.