Metode pembayaran di tempat atau yang kita kenal dengan metode pembayaran
COD (Cash on Delivery) tidak jarang ditemukan kasus seperti pihak debitur atau pihak
konsumen yang enggan membayar barang yang telah dipesannya, padahal sebelumnya
telah mencapai kata sepakat. Bahkan terkadang, pihak konsumen menyalahkan kurir
dari pihak ekspedisi yang dimana kurir tersebut tidak bersalah dan hanya bertugas
untuk mengantarkan barang ke tangan para konsumen.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan.Berdasarkan metode yang digunakan, diperoleh hasil
penelitian sebagai berikut: pertama, wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam
transaksi e-commerce dengan sistem Cash on Delivery (COD) berupa menolak
membayar barang ke kurir padahal tugas kurir yanga mengantar barang. Perilaku
seorang konsumen yang telah melakukan penolakan untuk melakukan pembayaran
secara COD (Cash On Delivery) dinilai telah melanggar kewajiban konsumen
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Kedua, Menurut Pasal 1450 KUHPerdata, kurir yang merasa
hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan
perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan
kuasa dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang
menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian dalam orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. Ketiga, dalam fiqh muamalah akad sejenis ini disebut wakalah bil
ujrah. Namun, tidak banyak hukum yang mengatur tentang wanprestasi ke kurir ini