Pemilihan umum merupakan bagian terpenting dalam negara yang
menerapkan sistem demokrasi, demokrasi yang sehat akan menciptakan pemilihan
umum yang sehat. Pemilihan umum yang sehat mulai dari penyelenggaraannya
hingga aturan hukum yang mengatur masalah pemilu semata-mata mementingkan
kepentingan rakyat. Sehingga dengan hadirnya pemilu dapat melahirkan keadilan
dan kesejahteraan untuk masyarakat yakni lahirnya pemimpin dan wakil-wakil
Rakyat yang jujur serta terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan
kejahatan-kejahatan yang lainnya.
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif
dengan pendekatan kualitatif studi pustaka. Peneliti melakukan penelitian ini
dengan studi pustaka melalui beberapa referensi yang memadai.
Pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan persyaratan
untuk exs terpidana korupsi bahwa pada putusannya telah secara jujur dan terbuka
mengumumkan terkait statusnya sebagai mantan narapidana korupsi, tidak pernah
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
lebih dari lima tahun, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang profil dirinya sebagai mantan narapidana,
serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Pada Pandangan Hak Asasi Manusia pencabutan hak politik mantan
narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi jika di tinjau dari teori pemidanaan
gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan
karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat
absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku).