Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya peredaran minuman
beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena
itu, perlu adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam
penegakan hukum pelaku minuman beralkohol dan penerapan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terhadap minuman beralkohol yang
bertujuan agar memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Permasalahan pengawasan dan penertiban peredaran minuman
beralkohol serta penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 masih
belum maksimal dikarenakan sanksi pelaku minuman beralkohol yang
tidak memberikan efek jera sehingga berdampak kepada masyarakat dan
meningkatnya tindakan kriminalitas.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis),
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai Peran Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan minuman Beralkohol Dan
Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.
Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala serta kendala
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan
pengendalian peredaran minuman keras.
Hasil analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam
Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan
minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif
Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yaitu peran
Satpol PP belum maksimal masih ditemui dan mudahnya masyarakat
menemukan minuman beralkohol dipasaran. Serta, perlunya evaluasi
kinerja dari Satpol PP serta penegak hukum lainnya untuk memberantas
minuman beralkohol yang ada di masyarakat.