Penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
535/Pdt.G/2021/PA.Btl mengenai perkara izin poligami yang diajukan para
pemohon dengan alasan yang sama, yaitu karena Pemohon memiliki libido yang
tinggi dan karena pemohon telah melangsungkan nikah siri, namun ternyata
putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
Majelis Hakim dan akibat hukum yang terjadi setelah putusnya perkara izin
poligami pada Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor
535/Pdt.G/2021/PA.Btl.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis Putusan
Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.
Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. Putusan Nomor
6357/Pdt.G/2021/PA.Sby: Pertama, hakim mengabulkan izin poligami
berdasarkan kemaslahatan serta melihat dari mudarat yang akan ditanggung para
pihak. Kedua, alasan poligami Pemohon tidak termuat dalam ketentuan Pasal 4
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka hakim melakukan penemuan hukum
melalui penafsiran sosiologis dengan melihat bahwa Termohon kurang maksimal
dalam memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. Ketiga, keberadaan saksi ayah
yang diterima oleh Majelis Hakim sebaiknya tidak dijadikan sebagai alat bukti
sebab saksi dari pihak keluarga pada umumnya tidak bersifat objektif. Akibat
hukum yang terjadi, perkawinan kedua antara Pemohon dengan calon istri
keduanya yang semula dilaksanakan secara siri dapat dicatatkan kepada PPN
degan akad baru, dengan demikian pernikahan mereka mendapatkan perlindungan
hukum serta anak yang telah lahir dapat diajukan penetapan asal-usul anak ke
pengadilan. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, Majelis Hakim menolak izin
poligami yang diajukan Pemohon karena hakim hanya mengedepankan nilai
kepastian hukum dan mengenyampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan yaitu
hakim hanya berpegang pada undang-undang tanpa melihat dari sisi fikihnya.
Amar dalam putusan ini, belum mampu memberikan keadilan, manfaat serta
perlindungan kepada para pihak. Sehingga perkawinannya tidak mempunyai
kekuatan hukum. Akibat hukumnya, perkawinan antara Pemohon dengan istri
kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena hal itu, suami bebas ingin
menikah lagi, suami juga terbebas dari kewajiban-kewajibannya dan istri kedua
tidak mendapat perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.