Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa 'iddah istri, di dalam surat edaran
tersebut disebutkan dalam point ke tiga laki-laki bekas suami dapat melakukan
pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya.
Tentu hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang di al-Qurân, hadis
dan Undang-undang. Seorang lelaki bisa langsung menikah dengan perempuan
lain setelah terjadinya perceraian karena seorang laki-laki tidak memiliki masa
idah seperti wanita.
Fokus masalah dalam penelitian ini; Persepsi Pegiat Hukum Keluarga
Islam dan faktor-fakor pendorong persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di
Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengaetahui bagaimana persepsi
persepsi dan faktor-faktor pendorong persepsi pegiat hukum keluarga Islam
terhadap surat edaran Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang
pernikahan dalam masa 'iddah istri.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam
pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, dengan sumber data
Satu Orang kepala KUA, Tiga Orang pensiunan kepala KUA dan Satu Orang
Pensiunan Kementerian Agama di Banjarmasin dan data yang digali mengenai
persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam terhadap surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri.
Dari hasil penelitian ini, 5 informan berpersepsi mengenai surat edaran
bahwa memang surat edaran tersebut memilik tujuan yang baik demi
kemaslahatan masyarakat namun surat edaran tersebut tidak bisa serta merta
diterapkan begitu saja di dalam masyarakat karena masyarakat tidak akan bisa
menerima hal itu. Persepsi para informan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor
yakni: Faktor Dalam Diri, Faktor Objek/Surat Edaran, dan Faktor situasi.
Walaupun, benar bahwa surat edaran itu dikeluarkan demi mencegah terjadinya
poligami di bawah tangan, namun dengan demikian perlu diperhatikan juga
apakah dengan surat edaran seperti ini relevan atau bisa diterapkan di dalam
masyarakat maka dengan begitu perlu dilakukan suatu kebijakan yang senantiasa
tidak mengabaikan maksud dan tujuan surat edaran tersebut.