Fajrin, Ahmad Maulidi (2023) Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (319kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (406kB)
BAB I.pdf
Download (660kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (699kB)
BAB III.pdf
Download (551kB)
BAB IV.pdf
Download (820kB)
BAB V.pdf
Download (437kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (425kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan
masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan
bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam
perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (selanjutnya disebut Undang Undang RILalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Menurut Undang-Undang Nomor.
Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Peran Kepolisian lalu
lintas dan Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas
Kepolisian Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif
yaitu dengan cara langsung kelapangan untuk menemukan secara spesifik dan
realitas tentang objek penelitian.
Adapun hasil dari penelitian ini Peran kepolisian unit lalu lintas dalam
pengaturan lalu lintas jalan dari persepektfi undang-undang nomor 22 tahun 2009,
secara umum adalah mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan
wewenang kepada kepolisian untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas jalan
dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan
raya. Adapun kendala dalam penertiban lalu lintas di kabupaten Tapin sebagai
berikut keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas untuk melakukan
pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas, Keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli,
Kurang dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
| Date Deposited: | 10 May 2023 05:38 |
| Last Modified: | 10 May 2023 05:38 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22965 |




