Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang peneliti temukan di
Desa Anjir Muara Lama yaitu terdapat kasus pernikahan dengan orang yang
menderita gangguan jiwa yang mana pernikahan mereka terjadi karena perjodohan
dan adanya penipuan dalam pernikahannya sebab sebelum terjadinya pernikahan
pihak keluarga menutupi dan berbohong perihal kondisi anaknya yang menderita
gangguan jiwa, dan setelah menikah barulah diketahui kondisinya tersebut sehingga
menimbulkan adanya dampak terhadap pernikahannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan
orang yang menderita gangguan jiwa, serta dampaknya dari pernikahan dengan
orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama.
Jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris dengan mengambil data
yang terdapat di lapangan. Data penelitian mengenai dampak pernikahan dengan
orang yang menderita gangguan jiwa. Sumber data dari informan yaitu pihak suami,
istri serta keluarganya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah
dengan teknik editing dan deskripsi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua kasus tersebut dalam
hukum Islam pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi
calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui yaitu kejelasan
terhadap kondisi pasangan, sehingga akad nikahnya menjadi rusak. Pernikahan dari
kedua kasus ini berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari
salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan lancar dan
harmonis. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kewajiban suami istri yang telah
diatur baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan maupun KHI
sehingga tujuan dari pernikahan tidak dapat terwujud. Selain itu, pada kedua kasus
tersebut berakibat hukum bahwa adanya hak khiyar bagi pasangannya sebagaimana
menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali. Tetapi, pada kasus I suami memilih
talak di bawah tangan maka seharusnya dengan pembatalan perkawinan (fasakh) ke
Pengadilan Agama ini berdasarkan ketentuan dalam UUP Pasal 22 dan KHI Pasal
72 ayat (2). Sedangkan pada kasus II istri memilih mempertahakan sebagaimana
dalam hukum Islam bahwa istri boleh memilih untuk mempertahankan
pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya serta ada persetujuan
walinya.