Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penyelesaian perkara harta
bersama yang diputuskan oleh hakim tunggal di Pengadilan Agama Barabai yang
berlawanan dengan Pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa mengadili
dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang
hakim kecuali undang-undang menentukan lain dengan susunan terdiri dari seorang
hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
alasan serta dampak dari penggunaan dispensasi hakim tunggal dalam tahapan
penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai.
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis
atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat
di lapangan. Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif. Data
yang diperoleh berupa identitas informan, alasan penggunaan hakim tunggal serta
dampak dari penggunaannya pada perkara harta bersama dengan teknik
pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Data diolah dan disusun
lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Barabai, bahwa
alasan-alasan yang mendasar sehingga diajukannya hakim unggal dalam
memeriksa dan menyelesaikan perkara antara lain karena adanya kekurangan
personel hakim dari jumlah perkara yang diterima, menghindari tunggakan dan
terlambatnya penanganan perkara akibat berhalangannya salah seorang,
mempercepat penyelesaian perkara; dan mengantisipasi apabila salah seorang
hakim sakit, cuti, pelatihan atau mengikuti pendidikan.
Penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian sengketa harta bersama
menimbulkan dampak negatif yaitu: tidak ada musyawarah majelis, sehingga untuk
memusyawarahkan perkara itu dengan maksimal tidak tercapai, karena dilakukan
secara tunggal. Dengan majelis harusnya dapat dilakukan musyawarah majelis
untuk bertukar pikiran dan pendapat. Serta dampak positif, sebagai berikut: perkara cepat diselesaikan, daripada menunggu majelis yang tidak ada atau sedang
berhalangan anggotanya, atau perbedaan pendapat dalam majelis hakim yang
membuat lambat proses penyelesaian perkara.