Julaiha, Siti (2023) Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Tunawisma Anak Wilayah Barabai). Skripsi, Syariah.

	Text Surat Keterangan Keaslian.pdf Download (66kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (31kB)
	Text BAB I.pdf Download (321kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Download (157kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (14kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB)
	Text LAMPIRAN SKRIPSI.pdf Download (10MB)

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, dimana setiap individu yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib melaksanakan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga daerah yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” maka, dengan adanya peraturan tersebut mestinya setiap warga daerah kabupaten hulu sungai tengah sudah mendapatkan pendidikan. Namun, fakta dilapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemui tunawisma anak yang semestinya diusia mereka duduk di bangku sekolah untuk mendapatkan hak berpendidikan malah berada pada tempat-tempat umum untuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah no 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terkhusus pada tunawisma anak dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang membahas tentang pengetahuan hukum secara normatif empiris dengan melakukan observasi secara langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah no 1 tahun 2018 terhadap tunawisma anak. Dimana penelitian ini dilakukan tidak hanya mengkaji mengenai peraturan perundangundangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Implementasi pasal 5 ayat 1 peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan terhadap pasal belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan indikasi masih banyaknya tunawisma anak yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, pusat perbelanjaan dan lain-lain di umur yang masih diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan yang menjelaskan bahwa misi pertama dinas pendidikan dalam meningkatkan ketersediaan akses pendidikan yang luas dan merata menjadi belum sepenuhnya berjalan lancar dengan beberapa faktor diantaranya tidak diketahui walinya, perubahan mindset pada anak, hidup seperti pengembara, dan alasan sebagai pilihan terakhir.

Actions (login required)

View Item