Besarnya persentase sengketa konsumen menjadi tuntutan adanya sistem
dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dengan kepastian hukum demi
mencapai suatu keadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Banjarmasin membantu menyelesaikan sengketa konsumen dengan mediasi,
konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di BPSK sendiri didominasi
dengan mediasi, salah satunya adalah sengketa asuransi yaitu antara konsumen
(TMC) dan pelaku usaha asuransi. Mediasi tersebut mencapai Kesepakatan
Damai, namun faktanya pelaku usaha tidak menjalankan Kesepakatan Damai hasil
mediasi antara konsumen (TMC) dan pelaku usaha tersebut.Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui tindakan konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang tidak
dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam sengketa asuransi di BPSK Kota
Banjarmasin dan faktor penyebab tindakan konsumen tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan
menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan
teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan
dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 1 (satu)
tindakan konsumen terhadap Kesepakatan Damai yang tidak dilaksanakan oleh
pelaku usaha dalam sengketa asuransi di BPSK Kota Banjarmasin. Tindakan yang
dilakukan konsumen adalah melakukan negosiasi secara kekeluargaan kepada
pelaku usaha dengan menghubungi pelaku usaha melalui media WhatsApp dan
Telegram. Beberapa tindakan yang seharusnya dilakukan, namun tidak dilakukan
konsumen antara lain: 1) Konsumen tidak mendaftarkan Kesepakatan Damai hasil
mediasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menjadi Akta
Perdamaian; 2) Konsumen tidak menyelesaikan sengketa dengan cara aribtrase
melalui BANI/BASYARNAS. 3) Konsumen tidak mengajukan gugatan
wanprestasi atas Kesepakatan Damai hasil mediasi para pihak yang tidak
dijalankan pelaku usaha; Terdapat beberapa faktor penyebab tindakan konsumen,
diantaranya: 1) Faktor pengetahuan yaitu ketidaktahuan konsumen yang
menyebabkan kesadaran hukum konsumen menjadi rendah; 2) Faktor ekonomi
yaitu konsumen keberatan atas biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian
sengketa; 3) Faktor budaya yaitu budaya masyarakat yang lebih sabar dan pasrah
dalam menerima keadaan.