Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permohonan perkara
dipensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam kurun waktu
2019 sampai dengan 2021, dengan jumlah 3.443 perkara. Dispensasi kawin
merupakan cara legal untuk melaksanakan perkawinan bagi pasangan yang belum
mencapai usia kawin yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
pada Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tidak semua
permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim, tetapi ada juga yang
ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk analisis penetapan
dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
statute approach-case approach. Data primer penelitian ini mencakup wawancara
dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder meliputi penetapan perkara
dispensasi kawin pada 13 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, buku-buku
dan artikel jurnal hukum, yang didapatkan melalui teknik dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan penelitian bersifat
preskriptif.
Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, Pertimbangan
hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara
dispensasi kawin menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum, untuk
menerima maupun menolak permohonan yang diajukan sepanjang bersesuaian
dengan peraturan yang telah ada serta dapat memberikan manfaat yang terbaik
bagi calon mempelai di bawah umur. Kedua, Hakim Pengadilan Agama
Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin menggunakan
metode penemuan hukum, yaitu melalui interpretasi sosiologis atau teleologis,
yaitu makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan
artinya peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai-nilai
kemasyarakatan. Ketiga konstruksi pertimbangan dispensasi kawin pada
Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dalam menjahtuhkan penetapan
dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak, berdasarkan pada nilai-nilai
yuridis, filososif dan sosilogis, yang didasarkan pada asas kepentingan terbaik
bagi calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin. Aspek kemaslahatan
dan kemanfaatan, jaminan dan komitmen orang tua yang akan selalu memberikan
bimbingan, mengarahkan dan memotivasi rumah tangga anak-anak mereka
sehingga menjadi rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana maksud
tujuan perkawinan.