Ketentuan izin poligami pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri memiliki penafsiran yang berbeda dari para hakim serta
beberapa pihak. Hal ini disebabkan karena ketentuan rumusan undang-undang
yang tertulis tidak memiliki arti yang jelas tentang batasan apa saja yang menjadi
kewajiban yang harus dijalankan seorang istri. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait izin
poligami yang didasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui faktor-faktor yang
melatarbelakangi alasan hakim tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang
membahas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai istri. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya beberapa
pendapat dan faktor yang melatarbelakangi alasan hakim tekait izin poligami
karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal-hal yang dilihat
dari pengertian tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika suami hiperseks
dan istri tidak bisa memenuhi tuntutan, penafsiran terkait Pasal 4 Ayat (2) huruf a
UUP harus ditentukan mengenai arti tidak dapat menjalankan kewajiban dalam
kondisi permanen atau sementara, dan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak
oleh istri dan istri yang tidak taat kepada suami dan istri yang tidak setia.
Sedangkan alasan terkait pendapat tersebut adalah ketika kebutuhan biologis tidak
terpenuhi, apabila penyebab tidak dapat menjalankan kewajiban itu bersifat
permanen serta dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan tidak
terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri serta istri yang
tidak taat dan tidak setia kepada suami atau melakukan perselingkuhan.