Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yang terjadi di Pasar
Arba Kecamatan Sungai Pandan bagi PKL dimana pelaksanaan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan
secara maksimal. Dalam pengemplementasiannya masih terdapat pelanggaran�pelanggaran oleh pedagang kaki lima yang mengakibatkan terganggunya aktivitas
jalan dan beralih fungsinya bahu jalan untuk pejalan kaki. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Subjek
penelitian ini yaitu Satpol PP, Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
Kecamatan Sungai Pandan, pedagang kaki lima dan pengguna jalan. Objek dalam
penelitian ini adalah pelaksaan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun
2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kaitannya dengan
aktivitas pada hari pasar di pasar arba Kecamatan Sungai Pandan. Teknik
pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data
melalui editing, klasifikasi dan interpretasi. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No.9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat terhadap penertiban pedagang kaki lima di Pasar
Arba Kecamatan Sungai Pandan belum dapat terlaksana secara maksimal, karena
disatu sisi pedagang kaki lima yang semakin banyak dan disisi lain keterbatasan
lokasi untuk menampung pedagang tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini dapat
dilihat dari sepanjang jalan menuju Pasar Arba di Kecamatan Sungai Pandan
semakin di penuhi oleh pedagang kaki lima. Faktor penghambat dari penegak
hukum, pedagang kaki lima ataupun masyarakat itu sendiri sehingga
penerapannya tidak terlaksana dengan optimal. Faktor penghambat tersebut yaitu
Kebiasaan masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam menaati peraturan,
kurangnya personil Satpol PP dan tidak adanya lahan untuk relokasi pedagang
kaki lima.