Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 mengatur penerbitan Kartu
Keluarga bagi pasangan nikah siri. Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum
administratif dengan mencantumkan status perkawinan dan hubungan keluarga.
Akan tetapi, masih multitafsirnya kebijakan ini apakah perempuan dan anak dapat
memperoleh hak-hak mereka setelah tercatat dalam Kartu Keluarga. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui konsekuensi kebijakan ini terhadap perempuan dan
anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Tentang Penerbitan Kartu Keluarga
dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi Permendagri Nomor 108
Tahun 2019 Pasal 10 terhadap perempuan yaitu 1) Terhindar razia perzinahan oleh
satuan polisi pamong praja. 2) Menjadi keterangan bagi istri sebagai orang yang
berhak atas nafkah, waris dan harta bersama. 3) Tidak diakui sebagai bukti formal
untuk pendaftaran nikah di KUA. 4) Tidak dapat merujuk ke UU PKDRT.
Terhadap anak konsekuensinya yaitu 1) Mudahnya mengurus administrasi
pemerintahan memfasilitasi anak-anak dalam meraih pendidikan serta mengakses
fasilitas umum tanpa hambatan. 2) Menjadi keterangan bagi anak untuk
mendapatkan haknya terkait nafkah, waris dan wali nikah. 3) Tidak diakui sebagai
bukti autentik bagi anak perempuan untuk mengajukan hak wali nikah.
Kartu Keluarga nikah siri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif
untuk mencegah penyangkalan oleh suami atau keluarganya. Namun, jika terjadi
sengketa, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum karena
perkawinan tersebut belum sah di mata hukum.