Sengketa konsumen yang diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK terhadap
penolakan klaim asuransi kepada konsumen/tertanggung dikarenakan tertanggung
mengidap penyakit stroke non hemoragik yang memutuskan bahwa pelaku usaha
diminta untuk membayar klaim asuransi sebesar Rp. 2.200.000.000,- . Pelaku
usaha tidak terima putusan arbitrse yang dikeluarkan oleh BPSK dan diajukan
kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK karena BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa
konsumen dan juga pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan
BPSK berdasarkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 1139
K/Pdt.Sus-BPSK/2020.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan
metode library research (kajian pustaka). Metode analisa bahan hukum yang
digunakan metode content analysis.
Hasil penelitian ini adalah penyelesaian sengketa asuransi yang telah dilakukan oleh BPSK melalui arbitrase yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. BPSK telah sesuai melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku
usaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang amar putusannya menolak keberatan dari pelaku
usaha dan menguatkan putusan dari BPSK. Pertimbangan Mahkamah Agung
mengabulkan permohonan kasasi yang dihubungkan dengan judex facti. Bahwa
Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan
bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa asuransi dikarenakan
sengketa tersebut termasuk ke dalam sengketa perdata murni.