Dewasa ini terkait dengan adanya program pemerintah atas pemindahan Ibu
Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang semula berada di Jakarta menuju
Kalimantan telah ramai di masyarakat menjadi bahan pembicaraan publik. Akan
tetapi, jika melihat perkembanganya tentu saja ihwal tersebut terus saja berkembang
yang hingga akhirnya tanggal 29 April 2019, Jokowi (Presiden RI) melahirkan satu
putusan sebagaimana yang tersirat dalam RPJMN 2020-2024 untuk memindahkan
IKN keluar pulau Jawa, yaitu Kalimantan.
Selanjutnya terkait dengan permasalahan di atas, penulis membuat rumusan
permasalahan tersebut kepada dua hal berikut: 1) mengenai konsep otorita yang
diprogramkan dalam ibu kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara);
dan 2) mengenai dasar hukum yang menjadi acuan atas konsep otorita dalam ibu
kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara); Kemudian yang menjadi
tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menjawab dua rumusan masalah
yang ada, yaitu: 1) untuk mengetahui konsep otorita yang diprogramkan dalam ibu
kota baru negara Indonesia (tinjauan hukum tatanegara); dan 2) untuk mengetahui
dasar hukum yang menjadi acuan atas konsep otorita dalam ibu kota baru negara
Indonesia (tinjauan hukum tatanegara).
Adapun berikutnya mengenai jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini bersifat literatur (analisis pustaka) dengan jenis kepustakaan (library
research) yang dalam hal ini peneliti hanya menggali sumber-sumber dari literatur
terkait guna dihimpun yang kemudian dilakukan penganalisisan lebih mendalam
sehingga pemecahan masalah-masalah dalam penelitian, yaitu terkait konsep otorita
dan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pemindahan IKN.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa: 1)
konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia dalam perspektif hukum
tatanegara bisa dikata bertolak belakang dengan ketentuan yang ada dalam UUD
1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara
demokratis, yang mana Presiden dalam hal itu menunjuk langsung pihak terkait
dalam penangannya. Di samping itu pula, kesetaraan kedudukan yang diberikan
kepada lembaga otorita dengan para menteri memungkinkan terjadi tumpang tindih
kewenangan; sedangkan 2) Dasar hukum yang dijadikan landasan atas pemindahan
ibu kota baru tersebut mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2022, yang selanjutnya
UU tersebut memberi ruang kerja bagi lembaga otorit melalui Perpres Nomor 62
Tahun 2022 mengenai Otorita Ibu Kota.