Semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama wajib menempuh
proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan proses perkara. Tak terkecuali
sengketa waris. Sebagaimana yang telah tercantum dalam PERMA No. 1/2016
Pasal 1 Ayat (1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator. Ketidakhadiran principal dalam proses mediasi hanya dapat dibenarkan
jika principal berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Salah
satunya adalah mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.
Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa
hukum ketika tempat tinggal principal berbeda pulau dengan Pengadilan Agama,
sehingga aturan yang ada di PERMA tidak sesuai dengan realita yang terjadi di
Pengadilan Agama Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan mediasi
sengketa waris diwakilkan oleh Kuasa Hukum dan mengetahui prespektif hukum
positif terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan
mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data
berjumlah lima orang yakni empat Hakim Mediator dan satu Kuasa Hukum. Untuk
pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa
wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan beberapa pertimbangan Pengadilan Agama
Palangka Raya dalam pembolehan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum adalah 1.
Surat kuasa istimewa; 2. Jauhnya jarak tempat tinggal principal dengan Pengadilan
Agama; 3. Pekerjaan yang sulit ditinggalkan; 4. Itikad baik principal; Ketika proses
mediasi tidak dapat dihadiri oleh principal, maka diperbolehkan mediasi
diwakilkan oleh kuasa hukum dengan alasan sah. Namun ketika mediasi tidak
dihadiri principal karena alasan jarak antara tempat tinggal dan pengadilan agama
berbeda pulau, maka hal ini bertentangan dengan PERMA No.1 Tahun 2016 yang
menyatakan alasan sah mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yaitu principal
mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, bukan berbeda
pulau. Seharusnya mediasi tetap bisa dijalankan oleh principal dengan
menggunakan audio visual. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat
(3) Mediasi dengan audio visual dianggap sah.