Penulisan ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan antara Kompilasi
Hukum Islam dengan pendapat ulama fikih. Dalam KHI pada pasal 164 dan 165
menyatakan bahwa istri yang masih dalam masa iddah talak raj’i berhak
mengajukan keberatan atas kehendak rujuk oleh suaminya dan rujuk yang
dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan
Pengadilan Agama. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat ulama fikih, salah
satunya Imam Syafi’i menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami atas istrinya dan
ia tidak boleh menolak suami untuk merujuknya. Hal ini membuktikan bahwa
menurut penafsiran beliau bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menolak
maupun diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya ketika suami menghendaki
rujuk kepada mantan istrinya.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum
normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dalam hal ini penulis menyiapkan
sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung
untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait kewenangan istri
menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
164 dan 165.
Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI)
telah memuat aturan-aturan rujuk secara jelas dan pasti yang itu termaktub pada
pasal 164 dan pasal 165 karena tidak dibenarkan hak rujuk dilakukan dengan
tujuan yang tidak baik atau zalim juga ketentuan ini bijaksana karena mengambil
jalan tengah antara suami istri, yakni suami mempunyai hak untuk merujuk dan
istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk.