Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan hukum
dalam transaksi mystery box di Shopee. Salah satu di antaranya adalah praktik jual
beli mystery box yang cenderung bersifat spekulatif atau berdasarkan
keberuntungan, sehingga menimbulkan permasalahan terkait informasi yang tidak
jelas atau tidak memadai kepada konsumen. Permasalahan kedua dalam transaksi
mystery box adalah adanya pencantuman klausula baku dari para pelaku usaha
yang melarang pengembalian mystery box yang telah dibeli oleh konsumen
dengan alasan apapun. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana
implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen terkait transaksi mystery box pada aplikasi Shopee.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu bentuk
penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan
yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan
undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan
menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu
hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan undang-undang untuk menelaah implementasi hak-hak konsumen
yang terdapat pada Pasal 4 dan ketentuan pencantuman klausula baku yang
terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait transaksi
mystery box pada aplikasi Shopee.
Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli mystery box memiliki unsur
gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai barang yang diperoleh. Ada juga
konsep "khiyar" yang memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan
barang dalam transaksi jual beli. Dalam kasus jual beli mystery box melalui
aplikasi Shopee, baik khiyar syarat maupun khiyar ‘aib seharusnya dapat
diterapkan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, maka penulis menarik kesimpulan
implementasi Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen terkait transaksi mystery box pada aplikasi Shopee sudah
terlaksana, hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Shopee yang secara
eksplisit dan implisit mengatur ketentuan mengenai sepuluh hak konsumen dan
pengaturan pencantuman klausula baku.