Pembiayaan taqsith atau kredit yang terdapat di koperasi syariah tidak
lepas dari risiko, salah satunya adalah risiko Non Performing Financing (NPF)
atau pembayaran bermasalah/macet. Adanya NPF dengan berbagai penyebab
yang terjadi di koperasi syariah, tentunya harus mencari penyelesaian yang tidak
keluar dari prinsip syariah itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
cara penyelesaian NPF pada pembiayaan taqsith di Koperasi SyariahArrahmah
Banjarmasin dan pandangan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian NPF
tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang
dilakukan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Sumber data 10 oranng
informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi
yang kemudian dilakukan analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penyelesaiaan Non Performing Finanacing (NPF) pada pembiayaan
taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dilakukan dengan 5 cara
yakni1) memberikan waktu selama tiga bulan, 2)melakukan musyawarah, 3)penjadwalan kembali tagihan taqsith. 4) menjual objek pembiayaan, 5)
melunaskan sisa pembiayaan taqsith menggunakan dana sosial. Penyelesaian
NPF yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah tersebut tidak menyalahi
aturan hukum ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 275
dan ayat 280, surah Al ’Imran ayat 159, surah Al-Isra ayat 34, sesuai dengan
kaidah fikih keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi
dari padanya, sesuai dengan fatwa DSN MUINo.48/DSN/-MUI/II/2005 tentang
penjadwalan kembali tagihan murabahah, serta dalam hukum positif OJK nomor
133/POJK.03/2018 kualitas aset produksi dan pembentukan penyisihan
penghapusan produktif bank